ISU-ISU SUBSTANTIVE PARIWISATA PROPOOR

 

Keempat, beberapa kritikus berpendapat bahwa, untuk fokus pada mereka yang benar-benar miskin, PPT harus lebih fokus pada ekuitas. Ada beberapa inti yang merupakan target utama PPT. Namun, para praktisi mengakui perlunya kerja sama di antara berbagai pemangku kepentingan dan berbagai inisiatif kebijakan dan perencanaan untuk pengurangan kemiskinan dengan menggunakan mekanisme fiskal atau redistributif lainnya untuk mengubah semua bentuk pariwisata menjadi PPT . Di tingkat lokal fitur “pariwisata propoor” dapat menjadi hubungan kewirausahaan bagi komunitas miskin dalam rantai pasokan pariwisata.

Agar redistribusi benar-benar menjadi titik fokus dari PPT, perlu meningkatkan peran negara, serta sistem dunia yang lebih luas. Seperti dalam hal pembangunan umumnya, dampak dari setiap proyek PPT, dalam skala besar, akan terbatas kecuali seluruh strategi pariwisata negara dibangun untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Akibatnya, PPT mengharuskan perubahan baik secara ideologi dan sistemik . Perubahan ideologis seperti itu perlu disertai dengan perubahan dalam sistem internasional sehingga negara-negara berkembang diberikan kekuasaan pengambilan keputusan yang lebih besar dalam lembaga Organisasi Perdagangan Dunia.

Meskipun bisa terjadi, namuna da perdebatan untuk masalah seberapa jauh inisiatif PPT bisa memiliki perkembangan yang ideal dan sistem ekonomi yang lebih egaliter yang bisa berjalan di dunia nyata.

Kelima, bisa dikatakan bahwa PPT dianggap gagal dalam memperhitungkan kelayakan komersial dan akses ke pasar, dengan LSM dan perwakilan NGO lebih memilih untuk mencari bantuan uang untuk proyek-proyek . Sekali lagi, ada kebenaran dari kritik ini, tetapi, hal itu hanya berlaku untuk sebagian besar proyek CBT, di mana PPT seringkali salah diartikan. seperti Goodwin menyarankan, “beberapa proyek [CBT] menghasilkan manfaat yang cukup baik dengan memberikan insentif bagi konservasi destinasi ekowisata-atau berkontribusi pada pengurangan kemiskinan lokal.

Keenam, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, PPT dianggap gagal menghadapi pariwisata massal, baik “masalah” atau fitur PPT nya. Hal itu mencakup kondisi kerja yang buruk di bidang pariwisata tujuan, “praktik upah anti-poor” yang rendah, dan sebagainya. Sekali lagi, meski kondisi tersebut jelas ada, pendukung PPT dapat secara sah berpendapat bahwa peran mereka adalah untuk membantu komunitas miskin untuk memperoleh “kue” pariwisata lebih banyak. Meski terjadi kondisi kerja yang buruk dan eksploitatif namun tidak membatalkan keberadaan industri pariwisata secara keseluruhan, apalagi menghapuskan penggunaan buruh anak dan menjalankan kebijakan penghentian pembuatan karpet.

 Dari perspektif yang berbeda PPT diduga telah mengabaikan karakteristik pariwisata massal propoor yang, seperti disebutkan di atas dan di Tabel 4, dan menjauhi tujuan perekonomian nasional. Bahkan beberapa studi empiris metodologis mensuarakan pariwisata massal dan dampaknya. Namun, ketidakhadiran mereka pada kekurangan dana penelitian atau dukungan lain diperlukan kerjasama dengan pelaku bisnis perhotelan utama dan operator tur.

Bagaimanapun, kerjasama tersebut luar biasa. Secara umum komitmen perusahaan transnasional dan pelaku bisnis perhotelan dan operator tur telah siap untuk menawarkan bantuan dana dan bantuan dari lembaga lain, yang dapat mendorong PPT untuk berjalan.

BERSAMBUNG KLIK DISINI